Gampong Meunasah Tunong, Ada Warga Miskin Tidak Terdata di DTKS

Banyak warga miskin keluhkan tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah, hal tersebut dikarenakan mereka tidak terdata di Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS). Hal serupa juga terjadi di Gampong Meunasah Tunong, kecamatan Peudada, kabupaten Bireuen.

Aris Juanda (24) Kasi Pemerintahan menyampaikan bahwa mereka telah melakukan upaya terbaik untuk warga, dengan melakukan pemutakhiran data dari gampong, dan difasilitasi oleh organisasi pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk disampaikan ke Dinas Sosial.

Aris mengakui bahwa masih ada warga miskin di gampongnya tidak terdata di DTKS, padahal pihak gampong sudah rutin mengirimkan data dua tahun sekali untuk diinput ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Menteri Sosial Nomor 57 / HUK / 2017, Tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap dua tahun sekali.

Aris menejlaskan bahwa SIKS-NG merupakan solusi bagi pengelolaan data kemiskinan yang terpadu, efektif, dan efisien yang tentu saja memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam berbagai bentuk, aplikasi SIKS-NG inilah sebagai bentuk mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi seluruh lapisan masyarakat”, urainya

Model SIKS NG ini menjadi sumber data utama bagi DTKS untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Tapi fakta dilapangan masih saja ada kendala, sehingga masyarakat tidak terdata di DTKS. Aris berharap semua pihak bisa mengevaluasi persoalan tersebut, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapat sentuhan dari pemerintah.

Penulis : Muhammad Dian (JW)