Bireuen - Aliansi Mahasiswa Bireuen menggelar aksi mosi tak percaya terhadap Bupati dan Kejari Bireuen, bertempat di halaman Kantor Kejaksaan dan Kantor Bupati setempat. Selasa. (31/08/2021).
Koordinator Aksi, Azis Alkhuzzar mengungkapkan alasan pihaknya melakukan aksi turun ke jalan. Karena melihat banyaknya persoalan yang selama ini terjadi di Kabupaten Bireuen dibawah kepemimpinan Bapak Muzakkar A. Gani, yang jauh dari harapan masyarakat.
Begitu pula halnya beragam persoalan yang tidak terselesaikan, baik secara administrasi maupun secara hukum. Terutama terkait perihal realisasi tahun Anggaran 2020.
“ini adalah bentuk perlawanan kami terkait kondisi Bireuen saat ini yang semrawut. Semisal temuan berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Aceh, PAD tidak dikelola dengan efektif. Termasuk kita meminta Bupati Bireuen menertibkan lahan parkir yang disewakan ke instansi penegak hukum, serta menertibkan galian C ilegal,” Sebut Aziz Al-Khuzzar.
Aziz juga menambahkan “Kami Aliansi Mahasiswa Bireuen menuntut Bapak Bupati untuk menertibkan dan menyelesaikan permasalahan parkir yang selama ini disewakan ke Lembaga Vertikal,” Terangnya kemudian.
Mereka juga menuntut Bupati Bireuen secara tegas mencopot Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bireuen Mulyadi, SE. MM.
Kasus dugaan Korupsi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi masyarakat miskin di Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten Bireuen, tahun Anggaran 2021. Hal tersebut dinilai perlu untuk disuarakan karena telah dihentikan proses hukumnya, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen pada Agustus 2021. Kasus tersebut terkesan diabaikan begitu saja oleh Bupati.
“Kadinsos diduga korupsi dana UEP, yang diperuntukkan bagi 250 penerima yang terdampak COVID–19. Pengembalian uang negara saja tidak cukup. Jelas tersebut pada Undang-undang korupsi pasal 4, bahwa pengembalian uang negara tidak menghapus sifat pidana korupsi itu sendiri” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa Bireuen menuntut Muzakkar A Gani untuk membuat regulasi terhadap pengembalian uang Rp. 100 juta ke kas Daerah, agar uang yang dikembalikan oleh Kadinsos Bireuen bisa disalurkan kembali kepada masyarakat miskin dan penerima manfaat.
Mahasiswa yang tergabung dari berbagai kampus di Bireuen itu juga menuntut Bupati untuk tegas, dan memberikan sanksi kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) yang bermasalah sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap dinas-dinas terkait.
“kita meminta Bupati agar tidak menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Bireuen,” Tutupnya.
Aksi tersebut
diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa Bireuen dengan sejumlah organisasi di
kabupaten Bireuen, diantaranya SEMMI, HMI, Ketua Umum PD PII Bireuen, Dema IAI
Almuslim, BEM Hukum UNIKI, DPP FORMAB, PB Himabir, SEMA Akbid Munawarah, HIMAP
Umuslim dan FORKOPMABIR.
0 Komentar