Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh melakukan FGD
konsolidasi dengan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di kabupaten Bireuen,
yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP),
juga turut hadir beberapa siswa dari Sekolah Anti Korupsi (SAK) Bireuen.
Kegiatan dilaksanakan di Café Ocean Bireuen. Kamis. (30/12).
Murni
M. Nasir selaku Program Officer (PO) GeRAK Aceh, program Demokrasi Resiliensi
(DemRes) di kabupaten Bireuen, menyampaikan tujuan FGD yaitu GeRAK Aceh mengajak
KIP, Bawaslu dan SAK untuk berkolaborasi, dalam program DemRes di kabupaten
Bireuen.
“Program DemRes
bertujuan merespon situasi politik di Bireuen yang cenderung deskruktif
terhadap tatanan demokrasi,
dan melawan narasi tersebut dengan memperkuat lembaga demokrasi, dan
meningkatkan kualitas proses demokrasi itu sendiri.” papar Murni mengawali
diskusi.
Wildan
Zacky E, ketua Bawaslu Bireuen, turut mengapresiasi inisiatif GeRAK Aceh untuk
berkolaborasi, karena Bireuen dengan sekelumit masalah dibutuhkan banyak pihak
yang concern dengan situasi tersebut.
Bahkan
Zacky memaparkan secara singkat beberapa program yang dijalankan oleh Bawaslu,
diantaranya Sekolah Kader Pengawasan Partisipastif (SKPP) dan Gampong
Demokrasi.
“kita
sangat siap bekerjasama dengan pihak manapun, termasuk GeRAK Aceh. Kami punya
alumni SKPP yang diberi nama Pemuda Partisipatif Demokrasi (Petisi), dan
Seunebok Rawa di kecamatan Peusangan sebagai pilot project gampong
demokrasi,” papar Zacky.
Harapannya pemuda dan masyarakat harus lebih partisipatif dan menjadi role model ketahanan demokrasi di Bireuen, dan siap meningkatkan kapasitas mereka sesuai dengan kemampuan dari Bawaslu sendiri. Bahkan Zacky berharap kedepan akan melibatkan GeRAK Aceh, KIP dan pihak terkait untuk menyusun silabus penyuluhan demokrasi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya mengenai program gampong Demokrasi di kabupaten Bireuen.
Senada dengan Bawaslu,
Agusni SP selaku ketua KIP Bireuen, ikut mendukung program DemRes di Bireuen,
dirinya sepakat pentingnya keterlibatan berbagai pihak, guna mengawal keberlanjutan demokrasi di
kabupaten Bireuen.
Tidak bisa dipungkiri masih banyak tantangan yang dihadapi di Bireuen, salah
satunya yang sedang dilakukan oleh KIP adalah pemutakhiran data pemilih.
“kita
masih memiliki beberapa tantangan terkait data pemilih, untuk pembaharuan
data. Hal ini terus dilakukan guna memastikan jumlah penduduk
akan seimbang dengan jumlah suara yang terkumpul saat pemilihan umum digelar,” jelasnya.
Selain
itu Agusni juga menegaskan terkait kebebasan berekpresi dan berpendapat, dibutuhkan
penguatan kelompok strategis (pengguna media) melawan misinformasi dan
disinformasi.
“penting
kiranya masyarakat
perlu memiliki sikap kritis dalam menerima dan menyampaikan sebuah informasi.”
Tegas Agusni.
Dirinya juga menambahkan
bahwa banyaknya berita hoax di dunia digital, menjadi tantangan
di masyarakat untuk mencari sumber yang faktual agar tidak mudah termakan oleh
isu hoax dan ujaran kebencian yang beredar.
Menutup diskusi, Murni M. Nasir mengatakan dalam waktu dekat, akan menjadwalkan pertemuan untuk membahas Rencana Tindak Lanjut (RTL), yang telah disepakati pada diskusi tersebut.
.jpeg)
0 Komentar