Perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bireuen menyampaikan beberapa keluhan, yang selama ini mereka hadapi. Salah satunya fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas.
Perihal tersebut disampaikan Husaini, ketua PPDI Bireuen, saat diskusi dengan tim Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh saat pengenalan program Demokrasi Resiliensi (DemRes) di Kabupaten Bireuen. Kegiatan dilakukan di café Es.Co Matanggeulumnpangdua, Bireuen. Rabu (1/27/2022).
Husaini mengatakan bahwa masih mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam pelayanan publik. Hal itu, terlihat dari masih banyaknya perkantoran, jalan, transportasi umum dan fasilitas publik lainnya.
“Pemerintah seharusnya peka dengan pembangunan inklusi, dan melibatkan disabilitas jika ada perencanaan pembangunan, baik dari level gampong, kecamatan maupun kabupaten”, ujarnya.
Husaini menambahkan, jika selama ini pelibatan disabilitas dalam forum pengambil kebijakan, dinilai masih rendah. Bahkan jika pun mereka hadir untuk pemenuhan kuota saja. Pun saat diberikan peluang untuk memberikan pendapat, kebutuhan disabilitas tetap saja tidak terakomodir. Seolah kehadiran mereka dinilai hanya “pengembira”.
Yulidar, bendahara PPDI, sekaligus perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Bireuet turut menyesalkan kebijakan dan anggaran yang juga belum berpihak kepada disabilitas.
“sampai saat ini sepengatuan saya, belum ada Peraturan Bupati tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kabupaten Bireuen”, ungkapnya.
Pemenuhan dan perlindungan hak-hak difabel, perlu dukungan semua pihak. Baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, LSM, media massa hingga masyarakat.
Diskusi
tersebut dihadiri oleh pengurus PPDI, HWDI, SAK dan Daweut Apui/ jurnalis warga
() Bireuen. (Fakhron dan Ima/ Daweut Apui Bireuen).
0 Komentar