KabarJW, Bireuen- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bireuen
Ariadi B. Jangka, Senin (27/6/2022) menyebutkan banyak orang yang memilih
menjadi wartawan, tapi tidak layak menyandang status sebagai pewarta
professional. Ketidaklayakan itu karena mereka tidak melaksanakan fungsinya
dengan baik.
Hal
itu ditegaskan oleh Ariadi pada audiensi multipihak yang digelar di Bireuen.
Kegiatan itu digelar oleh Komunitas Daweut Apui yaitu Jurnalis Warga (JW)
Kabupaten Bireuen, binaan dari Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN)
Jakarta, yang didukung oleh Internews dan USAID.
Audiensi
tersebut mempresentasikan beberapa tulisan Jurnalis Warga mengenai persoalan
layanan publik di kabupaten Bireuen, yang luput dari perhatian pemerintah.
Banyak masyarakat selama ini tidak memiliki wadah untuk menyampaikan keluhan
yang mereka hadapi, sehingga moment ini dijadikan sebagai salah satu ruang
advokasi tentang pelayanan publik.
Dalam
kegiatan ini, Ariadi B Jangka mengatakan bahwa yang dilakukan Jurnalis Warga
Bireuen adalah tugas pers sebenarnya, akan tetapi tidak lagi dilakukan oleh
wartawan profesional.
"Inilah
tugas pers yang sebenarnya, tapi telah dilakukan oleh teman-teman JW, Wartawan
saat ini di tempat kita, hanya bermodalkan kamera besar-besar, keluar masuk
kantor pemerintah, kantor desa dan sekolah," sebut Ariadi.
Ia
juga mengatakan, kehadiran pers sebagai pilar ke empat demokrasi, yaitu
menjalankan kontrol sosial, seharusnya menjadi tanggung jawab pers
professional. Di Bireuen ruang itu justru dilakukan JW.
Ia
juga mengkritik praktek salah kaprah dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Sangat banyak wartawan sibuk meliput satu seremonial ke seremonial yang lain.
Mereka abai pada tugas utama media massa yaitu mewartakan ketimpangan
pembangunan.
“Mereka
luput meliput isu pelayanan publik seperti sektor pendidikan, kesehatan,
ekonomi, sosial, dan sebagainya.” pungkasnya kemudian.
Audiensi
tersebut berlangsung di Aula Bappeda kabupaten Bireuen, dihadiri oleh beberapa
dinas terkait seperti Kepala Dinsos, Kepala Dukcapil, Kepala Dinas P & K,
Kepala DPMG, Kepala Dinas PUPR, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan
Generasi Demokrasi Resiliens (DEMRES). [Rahman Efendi/ Jurnalis
Warga Bireuen]
0 Komentar