Kerap Terima Keluhan Masyarakat, Berikut “Curhat” Kadis Dukcapil Bireuen

 

KabarJW – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bireuen, Muhammad Diah S.Ag mengatakan, selama ini telah berupaya maksimal memberikan pelayanan yang murah, mudah dan cepat untuk melayani masyarkat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Nyatanya, kian hari semakin banyak masyarakat yang mengeluh, dengan beragam persoalan. Padahal jika dilihat lebih lanjut, sebenarnya pihak Dukcapil mengaku keterbatasan dukungan dan anggaran.

“kami dituntut berikan pelayanan yang cepat dan efesien ke masyarakat, tapi kami tidak didukung dengan sarpras yang memadai, dan masih banyak persoalan lainnya yang belum ada solusi” ungkapnya.

Kepada KabarJW, Rabu (9/05/2023), dirinya menunjukkan ruang pelayanan yang sangat sempit untuk 73 orang PNS/honorer, bahkan mereka tidak memiliki gudang penyimpanan berkas/ dokumen.

“kalau menyimpan arsip, terpaksa memanfaatkan musala di ruangan saya (red-Kadis). Semua diatur dengan rapi, agar tidak tercecer, dan mudah diambil jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” tambahnya kemudian.

Kepala dinas juga menambahkan, setiap harinya petugas harus melayani ratusan masyarakat, tapi hanya didukung dengan sembilan unit komputer.

Lima komputer membantu layanan di depan, yaitu pengurusan atau perbaikan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran/kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), serta surat pindah domisili.

Empat komputer lainnya pelayanan di belakang, mengurusi pelayanan khusus Keurani (Sekretaris) Gampong dan Petugas Registrasi Gampong (PRG) dari 609 gampong.

Sedangkan di tingkat kecamatan, sebanyak delapan mesin perekaman E-KTP rusak dan belum bisa diperbaiki. Bahkan ironinya selama ini, petugas tidak diberikan upah sepeser pun.

Muhammad Diah juga menuturkan, momentum politik 2024 perlu menjadi perhatian khusus. Karena ribuan milenial ditargetkan akan menggunakan hak pilihnya di pesta demokrasi tersebut. Seharusnya pihak Disdukcapil harus melakukan jemput pola, baik ke sekolah maupun ke gampong-gampong.

"kami diwajibkan untuk meningkatkan layanan jemput bola, untuk perekaman data pemilih pemula serta warga masyarakat yang belum merekam data KTP-el untuk Pemilu 2024, tapi fakta di lapangan sungguh sangat tidak mendukung hal tersebut,” ujarnya.

Mereka mengakui perangkat lama sangat tidak efektif untuk dipindah-pindah, jika tidak hati-hati maka perangkatnya akan rusak.

Padahal sejak 2018 silam, setiap tahunnya Diskdukcapil Bireuen, sudah sering mengusulkan pengadaan satu unit mesin baru yang terintegrasi dengan laptop, harganya sekitar Rp 130 juta. Namun sudah enam tahun, tidak pernah terealisasi.

Jika dilihat kembali jumlah penduduk berdasarkan data semester I tahun 2022, yang dikeluarkan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, di Bireuen terdapat sejumlah 445.503 jiwa yang perlu dilayani secara bergantian setiap harinya, terdiri dari 219.010 laki-laki, dan 226.493 perempuan yang terbagi dari 17 kecamatan atau 609 gampong.

“wajar jika masyarakat marah ke kami, jika dokumen mereka lama siapnya. Ya karena mereka tidak tau, jumlah masyarakat yang harus kami layanani setiap harinya,” ungkapnya.

Muhammad Diah berharap, agar adanya perhatian khusus dari PJ Bupati dan legislator di kabupaten Bireuen. Disdukcapil merupakayan unit layanan yang paling banyak melayani langsung kebutuhan masyarakat, bahkan pelayanan administrasi kependudukan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah.

“mohon jangan kita sepelekan, dan layanan masyarakat wajib menjadi prioritas,” pintanya saat mengakhiri pembicaraan.

 

[Penulis : Afrizal/ Jurnalis Warga Bireuen]