GMB Lakukan Aksi Tolak Politik Uang di Bireuen

 

KabarJW- Gerakan Masyarakat Bireuen (GMB) melakukan aksi penolakan anti uang di kabupaten Bireuen, dengan melibatkan pemuda, disabilitas dan masyarakat umum. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bireuen (Kejari) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen.

Menjelang Pemilu 2024, banyak politisi dengan Tim Sukses (Timses) mulai melakukan berbagai upaya, guna memenangkan kandidatnya. Namun GMB mengambil sikap, mereka tidak mau Bireuen dilabelkan lagi sebagai “Kota 100 Ribu”.

Aksi yang berlangsung di alun-alun tugu Bireuen. Minggu (4/2/2022) menimbulkan atensi pengguna jalan. Mereka dibagikan selebaran, stiker, dan penyataan sikap sebagai wujud penyebaran informasi bahayanya politik uang.

Rahmatul Maulana, selaku Koordinator lapangan, menyampaikan bahwa gerakan masyarakat ini menjadi “alarm” bagi segelintir pihak yang memamfaatkan kesempatan, untuk membeli suara demi meraup kemenangan.

“politik uang adalah jalan menuju pemerintahan yang korup, masyarakat Bireuen jangan mau dibodoh-bodohi. Saatnya kita bergerak melawan kemungkaran”, ujar Rahmat, yang saat ini juga tergabung dalam komunitas Generasi Demokrasi Resiliensi (DemRes) Bireuen.

Rahmat, S.Sos, MAP, ketua Panwaslih Bireuen, mengapresiasi gerakan yang diinisiasi oleh koalisi muda Demokrasi Resiliensi (DemRes), yang juga melibatkan kelompok disabilitas.

“saya sangat bangga dengan kegiatan seperti ini, sebagai bentuk penyadaran bagi masyarakat Bireuen mengenai bahaya politik uang. Mari kita sambut Pemilu ke depan yang damai, bersih dan inklusi”, katanya pada saat membuka kegiatan.

Sedangkan Munawal Hadi, SH, MH, Kepala Kejari Bireuen, begitu antusias melihat pergerakan anak muda di Bireuen, yang berani dalam menyuarakan kebenaran.

“kegiatan ini sederhana tapi bermakna, jika suksesnya Pemilu 2024 maka tidak terlepas dari adanya kontribusi kita semua hari ini. Teruslah bergerak untuk kebaikan”, ucapnya dengan penuh semangat.

Aksi tersebut berkolaborasi dengan Kejaksaan Bireuen, Panwaslih  Bireuen, KIP dan Polres. Serta beberapa lembaga yaitu Gerakan Anti Korupsi (GeRAK), Generasi DemRes, Sekolah Anti Korupsi (SAK), Daweut Apui/ Jurnalis Warga, Koalisi Muda DemRes, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bireuen, dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bireuen. 

 

Penulis : Muhammad  Khairul Umam/ Jurnalis Warga