KabarJW- Lembaga Tuha Peut Gampong Keude Alue Rheng, Kecamatan Peudada, mengadukan dana desa tidak dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Marzuki, selaku Keuchik gampong setempat. kepada media KabarJW.com. Rabu (28/2/2024).
Hal tersebut dikarenakan Tuha Peut mengaku tidak menandatangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong-Perubahan (APBG-P) Tahun 2022 dan 2023, tetapi anggaran selalu cair. Sehingga Keuchik melakukan kegiatan diluar daripada kesepakatan atau musyawarah warga.
Sulaiman AR, selaku Ketua Tuha Peut, kepada KabarJW.com, mengaku, keberadaan lembaga Tuha Peut seperti tidak dihargai. Padahal mereka adalah perwakilan yang memperjuangkan aspirasi warga.
Bahkan Keuchik pernah mengatakan, Tuha Peut tidak berhak mempertanyakan pengelolaan keuangan gampong, tugasnya hanya menyelesaikan pertikaian warga. Sedangkan urusan lainnya biar diurus oleh Keuchik saja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
Erry Seprinaldi, SSTP, S.Sos, M.Si, Camat Peudada sudah pernah memediasi hal tersebut pada Juli 2023, namun tidak ada titik temu sehingga penyelesainnya dikembalikan ke gampong.
Berdasarkan keterangan Tuha Peut, berikut beberapa kejanggalan dimasa kepemimpinan Keuchik Marzuki.
Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) telah vakum atau mandek selama dua tahun lebih, dengan anggaran sebesar RP 28 Juta, belum dipertanggungjawabkan. Hal itu juga sudah terjadi sejak kepemimpinan Keuchik sebelumnya, yang belum selesai hingga kini.
Tahun sebelumnya Gampong Keude Alue Rheng, memiliki Pendapatan Asli Gampong (PAG) dari 20 unit kios, yang disewakan Rp 2.000.000 per kios. Biasanya kios disewakan sebanyak 15 unit, jadi per tahun PAG nyan Rp 32 Juta. Tapi hal ini belum ada kejelasan terkait PAG Gampong, termasuk ada pasar ikan dulunya disewa Rp 1.000.000 pertahun.
Selanjutnya anggaran Rp 3.500.000 dialokasikan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yaitu tiga unit motor, yang saat ini digunakan oleh Keuchik, Teungku Imum, dan Sekretaris Desa (Sekdes). Tetapi Keuchik Marzuki mengambilnya Rp5.000.000, diberikan kepada Teungku Imum Rp1.000.000, untuk Sekdes tidak diberikan, selebihnya digunakan sendiri, dengan dalih anggaran lainnya termasuk digunakan untuk membayar pajak.
Selain itu, Tahun 2022 ada alokasi untuk PKK sebesar Rp 6.420.000 sudah dicairkan, namun sepengetahuan Tuha Peut, tidak ada realisasi kegiatan apapun dilakukan oleh PKK Gampong.
Bahkan berdasarkan keputusan bersama, menetapkan APBG Tahun 2023 adanya alokasi dana oprasional pemerintah desa untuk bantuan peralatan sekolah siswa tidak mampu 2.500.000, biaya transportasi ke rumah sakit 1.000.000, dan penyelenggaraan jenazah 2.000.000. Namun hal tersebut tidak direalisasi, bahkan di APBG Perubahan dialihkan untuk kegiatan lainnya, tanpa ada kordinasi dan musyawarah dengan Tuha Peut.
“kami tidak menandatangani dokumen APBG-P, tapi dana desa tetap dicairkan. Kami menduga adanya pemalsuan tandatangan atau kecurangan lainnya.” ungkap Ketua Tuha Peut.
Sedangkan, untuk kegiatan Tenaga Kader Dakwah (TKD) keuangan dikelola sendiri oleh Keuchik, yang seharusnya alokasi anggaran APBG Tahun 2023 sebesar Rp 10.000.000, tetapi diambil Rp 11.980.000.
Pihak lembaga Tuha Peut, berharap persoalan gampongnya bisa segera diselesaikan. Karena banyak hal yang tidak sanggup diuraikan, dan semakin rumit bahkan terkesan seperti dibiarkan. Mereka mengumpamakan, ibarat benang kusut yang basah, tidak berkesudahan.
Tim KabarJW
berupaya mengonfirmasi Keuchik Gampong Alue Rheng, namun sampai berita ini
ditayangkan belum ada jawaban.
Penulis : Afrizal/ Jurnalis Warga Bireuen
0 Komentar