Gampong Beurawang Deklarasikan Tolak Politik Uang dan Siaga Anti Korupsi

 

KabarJW- Deklarasi anti politik uang dan siaga anti korupsi, yang diadakan di Gampong Beurawang, Jeumpa, Kabupaten Bireuen, pada Jumat (19/7) menyoroti isu serius mengenai dampak jangka panjang dari politik uang. Acara ini menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima politik uang adalah tindakan yang melanggar hukum agama dan negara.

Munawal Hadi S.H M.M, Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, menekankan pentingnya usulan program yang sesuai dengan kebutuhan bersama. Ia menganjurkan agar calon Bupati menyusun perjanjian yang ditandatangani oleh semua pihak dan diimplementasikan setelah pemilihan.

"Mari berpikir cerdas, apakah kita memilih bantuan sesaat atau program yang bermanfaat untuk lima tahun ke depan," ujarnya.

Munawal juga menyoroti bahwa kebutuhan pokok warga selama ini dipenuhi dari hasil pekerjaan sehari-hari. Ia menilai bantuan uang sebesar Rp 100 Ribu per orang, tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan jangka panjang. Sebaliknya, program pembangunan dan modal usaha yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat lebih besar dan jangka panjang bagi masyarakat.

Adnan AR, Keuchik Gampong Beurawang, menegaskan dukungannya terhadap usulan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Munawal Hadi, dengan menyatakan bahwa politik uang dan korupsi tidak akan pernah menjadi solusi dalam pembangunan desa.

Ia menambahkan, "Kami percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan bebas dari praktik korupsi adalah kunci untuk kemajuan nyata bagi masyarakat desa." Ungkapnya.

Adnan AR juga menekankan pentingnya program-program yang fokus pada manfaat jangka panjang daripada bantuan sesaat yang hanya menguntungkan dalam jangka pendek.

Deklarasi ini menegaskan pentingnya memilih program yang memberi dampak positif jangka panjang daripada bergantung pada bantuan yang bersifat sementara.

Kegiatan deklarasi di Gampong Beurawang juga dihadiri oleh Murni M. Nasir, Ketua LSM GeRAK Bireuen, yang menyampaikan komitmennya terhadap penolakan politik uang dan pentingnya transparansi dalam pemerintahan desa. Murni menekankan bahwa masyarakat harus aktif menolak segala bentuk politik uang dan korupsi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan adil.

"Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa politik uang merusak integritas proses demokrasi dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Agusni, Ketua Panwaslih Bireuen, menyoroti pentingnya pengawasan masyarakat dalam memastikan Pilkada di Bireuen berlangsung bersih dan bebas dari politik uang serta kecurangan lainnya. Agusni menyatakan bahwa peran aktif masyarakat sangat krusial untuk mendeteksi dan mencegah praktik-praktik tidak sah yang dapat merusak integritas pemilu.

"Pengawasan masyarakat yang ketat akan membantu kami dalam memastikan proses Pilkada berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

[Afrizal/ Jurnalis Warga Bireuen]