Pemuda Bireuen Siap Kawal Pilkada 2024: BEM Fakultas Hukum dan Syariah UNIKI Gelar Diskusi Peran Pemuda dalam Pengawasan

 

Menjelang pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bireuen pada 27 November 2024, kekhawatiran akan potensi pelanggaran pemilu—seperti politik uang, intimidasi pemilih, dan penyalahgunaan wewenang—mulai mencuat di kalangan masyarakat.

Guna mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, BEM Fakultas Hukum dan Syariah Univeritas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) mengadakan diskusi bertajuk "Peran Pemuda dalam Pengawasan Pilkada 2024," yang berlangsung pada 24 September 2024 di salah satu tempat ngopi di Bireuen.

Kegiatan yang didukung oleh LSM GeRAK Aceh ini dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi generasi muda dalam mengawal proses demokrasi agar berlangsung secara transparan dan adil.

Dalam materinya, narasumber dari Panwaslih Bireuen, Desi Safnita, menekankan pentingnya peran pemuda sebagai pengawas aktif dalam Pilkada.

"Pemuda tidak hanya berperan sebagai pemilih di TPS, tetapi juga bisa menjadi penyelenggara dan pengawas. Menjaga integritas Pilkada adalah tugas kita bersama."

Dian Erina, SH, MH seorang akademisi dari UNIKI yang turut hadir sebagai narasumber, juga menyoroti posisi strategis pemuda dalam menjaga keberlanjutan demokrasi.

"Masa depan demokrasi ada di tangan pemuda. Selain sebagai pengawas, mereka juga berperan sebagai agen edukasi bagi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran," jelas Dian.

Diskusi ini mengajak peserta untuk membahas strategi pengawasan yang efektif, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pelaporan pelanggaran.

Selain itu Akmal, perwakilan pemuda, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemuda di semua tahapan Pilkada, terutama selama masa kampanye.

"Pemuda dikenal sebagai agen perubahan, dan kini saatnya kita berperan aktif dalam menentukan arah masa depan bangsa melalui Pilkada yang bersih dan sehat," ungkapnya.

Melalui diskusi ini, diharapkan pemuda Bireuen lebih berani melaporkan pelanggaran yang mereka temui serta membangun jaringan pengawasan yang solid. Panwaslih juga memberikan pelatihan dasar kepada peserta untuk mengenali berbagai bentuk pelanggaran pemilu dan cara melaporkannya secara tepat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Demokrasi Resiliensi (DemRes) yang akan berlanjut hingga hari pemungutan suara, sebagai upaya menciptakan Pilkada yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas di Kabupaten Bireuen.

[M. Yaziz/ Jurnalis Warga]