KabarJW – Masyarakat Bireuen menyuarakan sejumlah rekomendasi untuk pembangunan daerah dalam kegiatan bertajuk "Diskusi dengan CSO dan Media Input Gagasan Rekomendasi kepada Bupati Bireuen Terpilih".
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 30 Januari 2025 di Central Premium Caffee, dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk
akademisi, aktivis, pegiat seni, mahasiswa, inong balee, tokoh agama, pemuda,
perempuan, dan penyandang disabilitas.
Murni
M. Nasir, selaku Program Officer Demokrasi Resiliensi (DemRes), dari GeRAK
Aceh, yang membuka acara tersebut, mengungkapkan bahwa diskusi ini bertujuan
untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat untuk disusun dalam bentuk kertas
kebijakan yang akan diserahkan kepada Bupati Bireuen terpilih setelah
pelantikan.
"Tujuan
kegiatan ini adalah agar masyarakat yang selama ini mungkin belum memiliki
ruang untuk menyuarakan aspirasinya, dapat berpartisipasi langsung dalam proses
pembangunan daerah," ujarnya.
Beberapa
rekomendasi yang disampaikan dalam diskusi ini antara lain, Anwar Ebtadi dari
Universitas Islam Aceh mengusulkan agar pemerintah melakukan pendataan dan
inventarisasi yang lebih tepat sasaran, serta mengembangkan desa wisata untuk
membuka lapangan kerja baru.
"Desa wisata bisa meningkatkan ekonomi
lokal dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya," kata Anwar.
Ayuraddin,
seorang aktivis lingkungan hidup, menekankan pentingnya pembatasan pembukaan
lahan perkebunan di kawasan hutan adat untuk menjaga kelestarian alam.
"Harus
ada batas yang jelas antara hutan dan Perkebunan, guna menghindari kerusakan
lingkungan," ujarnya.
Sedangkan,
Faisal dari Karang Taruna menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan beasiswa
untuk santri dan melakukan pendataan terhadap Balai Pengajian agar merata
distribusi bantuannya.
Sementara
itu, Masdiana, seorang pendamping desa, menekankan pentingnya pemanfaatan
Bumdes sebagai pendorong ekonomi desa.
Rekomendasi
lainnya datang dari Zahara dari Perhimpunan Peduli Perempuan dan Anak
(Himperna), yang menginginkan pendataan sektor ekonomi, kesehatan, dan
pendidikan yang lebih terstruktur.
“Data
yang valid akan sangat membantu dalam merancang program prioritas yang tepat
sasaran,” kata Zahara.
Selain
itu, Yulidar dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) juga menekankan
pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan Pembangunan.
"Kami
berharap setiap pembangunan baik penganggarana, maupun kebijakan bisa
mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas," ujarnya.
Diskusi
ini juga menyentuh isu-isu sosial, hukum, kesenian dan ekonomi lainnya, termasuk
perlindungan terhadap korban kekerasan, pengawasan distribusi subsidi untuk
nelayan, dan perlindungan terhadap hasil pertanian lokal.
Kegiatan
ini berakhir dengan kesepakatan untuk merumuskan rekomendasi dalam bentuk
kertas kebijakan, yang akan diserahkan kepada Bupati Bireuen terpilih, sebagai
upaya mengoptimalkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah
tersebut.
[Halmatulsakdiah/
Jurnalis Warga Bireuen]
0 Komentar