Forum Rembuk Bireuen, Pemerintah dan Masyarakat Sipil Bahas Isu Strategis

    

KabarJW- Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama masyarakat sipil menggelar Forum Rembuk bertajuk “Sinergi Gerakan Sipil dan Pemerintah Daerah: Wujudkan Pembangunan Bireuen yang Berkelanjutan dan Inklusif”, Senin (24/3) di Bireuen. Forum ini menjadi ruang terbuka bagi organisasi masyarakat sipil, penyandang disabilitas, pemuda, penggiat seni, dan media untuk menyampaikan isu-isu strategis daerah.

Forum dibuka oleh Program Officer Demres dari LSM GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan pembangunan, agar pemerintahan lima tahun ke depan berjalan transparan dan partisipatif.

Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, menyatakan apresiasinya terhadap forum ini dan menyambut baik masukan masyarakat sipil. “Ini bentuk sinergi yang perlu terus dijaga agar pembangunan menyentuh semua kalangan,” ujarnya.

Berbagai isu disampaikan, salah satunya Yulidar dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Bireuen, mengkritisi bahwa belum ramahnya pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, tidak adanya juru bahasa isyarat di layanan publik, serta kebutuhan dukungan UMKM bagi disabilitas. Sejumlah penyandang disabilitas menyampaikan kebutuhan alat bantu kerja, beasiswa, rumah layak huni, serta pentingnya kepeduliaan terhadap ragam disabilitas untuk memiliki ruang pengembangan minat dan bakat.

Sedangkan Qurratul Aina, dari kelompok pemuda, menyoroti terkait minimnya lapangan kerja dan rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani. Mereka meminta pemerintah mendorong pertanian modern agar lebih menarik bagi anak muda.

Selain itu, Muhammad Arif sebagai pegiat seni, menyikapi persoalan literasi juga penting diangkat diangkat, termasuk evaluasi terhadap pembangunan perpustakaan baru yang dinilai belum sesuai kebutuhan.

Sedangkan Yumadi, Aktivis lingkungan dari Aceh Wetland Foundation menyayangkan lemahnya pengawasan tata ruang di kabupaten Bireuen. Bahkan, beberapa kawasan konservasi dan perikanan disebut telah berubah fungsi menjadi lahan industri. Pemerintah dinilai belum optimal menjalankan amanat tata ruang, terutama dalam pengelolaan kawasan rawa dan pesisir.

Dalam sesi tanggapan, jajaran Pemkab menyampaikan sejumlah respons. Asisten I, Mulyadi, menyebut Qanun Disabilitas telah masuk dalam Prolegda 2025 dan diharapkan dibahas tahun ini. Asisten II, Dailami, menyatakan akan mengkoordinasikan pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan desain RTH. Ia juga menyampaikan dukungan terhadap pengembangan beasiswa dan program petani milenial.

Sementara itu, Asisten III, Azhari, menegaskan bahwa rumah dhuafa dapat dibiayai melalui dana desa, dan pemkab akan mencari solusi untuk menjaga keseimbangan anggaran infrastruktur di tengah pemotongan dana pusat.

Forum ditutup dengan penegasan bahwa pembangunan Bireuen adalah tanggung jawab bersama. “Kami berharap policy brief dari forum ini dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Murni M. Nasir.

 

[M. Yaziz/ Jurnalis Warga]